Syarat Daftar Domain .ID

Registrasi berdasar konsep “nama domain diberi pada yang mendaftarkan terlebih dulu dan penuhi ketetapan” – first come first served.

Registrasi bisa dilaksanakan oleh pengguna nama domain sendiri atau diwakilkan oleh faksi yang lain dipilih oleh pengguna nama domain

Registrasi domain.ID cuman mendapat nama domain dan tidak memperoleh tools untuk mengurus alamat IP, in-addr domain, dan sambungan internet pengguna nama domain.

Penuntasan perselisihan nama domain (dispute resolution) dituntaskan oleh Pemerintahan Indonesia. Dapur Hosting dan Perkumpulan Pengurus Nama Domain Indonesia akan melakukan hasil keputusan penuntasan perselisihan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Syarat Daftar Domain .ID

Ada hubungan terang di antara nama domain bernama organisasi yang didaftarkan.
Tidak memakai nama yang menunjukkan nama geografis.
Tidak melanggar HaKI.
Tidak memakai kata-kata yang memunculkan dampak SARA.
Tidak memakai kalimat yang menyalahi norma-norma dan aturan hukum dan agama yang berjalan di Indonesia.
Nama domain terbagi dalam Alfabet “A-Z”,”a-z”, angka “0-9”, dan karakter “-“. (RFC819)
Nama domain selalu dengan diawali alphabet. (RFC819)
Nama domain minimum tiga karakter, khusus untuk domain ANYTHING.ID minimun lima karakter
Direkomendasikan panjang nama domain tidak lebih dari 26 karakter.

Syarat Daftar Domain .ID

Registrasi nama domain.ID memerlukan document dan ketetapan khusus bergantung dengan perpanjangan domain yang ingin diregistrasi. Semua document harus discan dan diunggah di Anggota Tempat > Domains > My Domains

Berikut Syarat Daftar Domain .ID Indonesia:

Domain ANYTHING.ID

ANYTHING.ID ditujukan untuk Badan Usaha/substansi/semacamnya yang memiliki badan hukum Indonesia dan/atau Masyarakat Negara Republik Indonesia.

Tidak ada persyaratan.

Khusus untuk domain ANYTHING.ID, panjang watak nama domain.ID minimal 5 karakter. Dan untuk domain lain, sedikitnya 3 karakter.

Domain.AC.ID

.ac.id, ditujukan untuk Instansi Pengajaran Tinggi/organisasi/substansi yang mempunyai ijin/legalisasi penyelenggaraan Pengajaran Tinggi dari Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan atau Kementerian Tehnis berkaitan yang lain.

Document yang dipersyaratkan ialah:

SK Pendirian Instansi dari Kementerian/Instansi yang berkuasa sama sesuai Ketentuan Perundangan.
Surat Info Rektor atau Pimpinan Instansi.
KTP Republik Indonesia yang berlaku.

Domain.BIZ.ID

.biz.id, ditujukan untuk perseorangan/organisasi/substansi bisnis tingkat Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM). Document yang dipersyaratkan ialah:

KTP Republik Indonesia yang berlaku

Domain.CO.ID

.co.id, ditujukan untuk tubuh usaha/organisasi/substansi bisnis, atau semacamnya yang memiliki badan hukum dan bekerja di Indonesia, yang ditunjukkan dengan pemilikan Akte/Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Izin Usaha Jasa/Surat Izin Masih tetap (Perdagangan, Industri, Transportasi, Pariwisata atau jasa semacam lain) baik pada tingkat Pusat, Wilayah, berupa PT (Perseroan Terbatas), PK (Perseroan Komanditer/CV) atau Firma.

Document identitas yang bisa dipakai untuk registrasi domain CO.ID adalah:

SIUP / TDP / Akta Notaris / Surat Izin yang sama dengan Surat Bukti Pemilikan Merek atau Hak Paten (jika nama domain menggunakan merk populer)
KTP Republik Indonesia yang berlaku
Surat pengakuan keterikatan nama domain dengan perusahaan (jika nama tidak sesuai nama perusahaan)

Domain.MY.ID/.WEB.ID

.MY.ID/.WEB.ID ditujukan untuk Badan Usaha/substansi/semacamnya yang memiliki badan hukum Indonesia dan/atau Masyarakat Negara Republik Indonesia. Document yang dipersyaratkan ialah:

KTP Republik Indonesia yang berlaku.

Domain.OR.ID

.or.id, ditujukan untuk organisasi sosial, politik, pemuda, bungkusyarakatan, perkumpulan, komune, himpunan dan semacam, yang mempunyai Akte atau SK Intern Organisasi. Document yang dipersyaratkan ialah:

Akte Notaris atau Surat Info dari organisasi yang berkaitan
KTP Republik Indonesia yang berlaku.
Surat pengakuan (jika nama tidak sesuai nama organisasi)

Domain.SCH.ID

.sch.id, ditujukan untuk Instansi Pengajaran Dasar dan Menengah, yang bernaung di bawah Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan, dan Kementerian Tehnis yang lain, terhitung pengajaran nonformal (luar sekolah) yang dianggap oleh SKPD (Unit Kerja Piranti Wilayah). Document yang dipersyaratkan ialah: